SOSIALISASI PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PEMERINTAH PUSAT

SOSIALISASI PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PEMERINTAH PUSAT

Jakarta, 29/8/2017).

Sosialisasi PMK. No.14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK_ pemerintah Pusat dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai I Gedung A BMKG Pusat Jakarta. Acara dibuka oleh Inspektur BMKG, Ibu Darwahyuniati, S.H., M.H., dan narasumber dari Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan Bapak Dr. Hendra Cahyadi, Ak., S.E., M.M., CA, CRGP.

Dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun pedomanĀ  penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Dalam rangka menjaga efektivitas penerapan PIPK, setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, termasuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (UAPP), melaksanakan penilaian PIPK.

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib melaksanakan penilaian PIPK dengan membentuk tim penilai.Penilaian dilaksanakan dengan tahapan: perencanaan, penilaian tingkat entitas, penilaian tingkat proses/transaksi, dan penilaian secara keseluruhan. Penilaian tingkat entitas dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun. Penilaian tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semesteran dan tahunan.

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu PIPK. Reviu penerapan PIPK dilaksanakan oleh APIP. Reviu PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai. Reviu dilaksanakan pada bulan November tahun anggaran berjalan sampai dengan bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Dalam hal terdapat kondisi reviu tidak dapat dilaksanakan pada bulan tersebut maka pelaksanaan dapat dilakukan sebelum reviu LK K/L, LK BUN, atau LKPP.

Reviu PIPK pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dilaksanakan pada tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UABUN), dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (UAPP).

Leave a Reply