DEKLARASI KOMITMEN BERSAMA ZONA INTEGRITAS KAWASAN PELABUHAN LAUT DAN BANDAR UDARA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta – Kamis (02/05) Inspektur BMKG, Dr. Suko Prayitno Adi, M.Si menghadiri kegiatan deklarasi komitmen bersama pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada Kementerian ataupun Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai sudah mampu mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Zona Integritas berada di Kawasan yang mencakup 6 bandar udara dan 6 pelabuhan diantaranya, Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Ngurah Rai Bali, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Sekupang Batam, serta Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Deklarasi ini diharapkan mampu untuk mempertahankan performa bandar udara dan pelabuhan yang sudah mampu mendapatkan predikat ZI, serta diharapkan mampu memacu pengelola bandar udara dan pelabuhan lainnya untuk mendapatkan predikat ZI ini.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Mentri Perhubungan Budi Karya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, serta pihak dari Kementerian dan Lembaga lainnya yang terkait termasuk BMKG.

Dalam deklarasi ini Menhub berpesan agar apa yang sudah dideklarasikan dalam kegiatan tersebut tidak hanya disampaikan atau ucapkan, tetapi juga dilaksanakan dalam upaya mendidik diri dan menjadikan Indonesia lebih terkemuka.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo yang turut hadir dalam deklarasi, bahwa setelah deklarasi ini perlu adanya upaya perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan di tiap kawasan dan dilakukan monitoring secara periodik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Leave a Reply