Kebijakan Pengawasan

Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah, dalam rangka membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

 

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat BMKG dinyatakan dengan:

  1. Terwujudnya peningkatan pencegahan korupsi, dan perbaikan tata kelola
  2. Tercapainya optimalisasi kapasitas pengawasan, kompetensi APIP, serta penggunaan anggaran yang efisien dan akuntabel
  3. Tercapainya optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
  4. Terwujudnya peningkatan peran APIP melalui kemitraan dalam rangka memberikan solusi
  5. Tercapainya pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Adapun Peraturan Kepala Badan nomor 5 tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan BMKG dapat diunduh pada link berikut KEBIJAKAN PENGAWASAN DILINGKUNGAN BMKG